JAKARTA, PAPUARAYANEWS –
Perwakilan pencari kerja (pencaker) Provinsi Papua Pegunungan melakukan pertemuan penting bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB ) guna membahas formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan kuota kosong pada formasi tahun 2024, Senin (13/10/2025).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi protes dan tuntutan yang sebelumnya dilakukan oleh para pencaker Papua Pegunungan di ibukota provinsi Wamena. Para Pencaker rini merasa hak-hak mereka tidak terpenuhi dalam proses seleksi CPNS dan menuntut transparansi serta keadilan, khususnya dalam pengisian kuota kosong yang belum terisi.
Aspirasi ini disampaikan langsung ke Pemerintah Pusat, dimana dalam pertemuan tersebut, hadir Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Ones Pahabol, Kepala BKD Provinsi Papua Pegunungan, serta perwakilan pencaker dari delapan kabupaten yang tergabung dalam KORLAP, Forum Pribumi, AHN, dan HILABEWA.
Mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada MENPAN RB, termasuk permintaan kebijakan afirmasi bagi masyarakat asli Papua Pegunungan dan anak-anak yang lahir dan besar di wilayah tersebut.
“Kami meminta agar kuota kosong CPNS yang belum terisi dapat dioptimalkan untuk masyarakat Papua Pegunungan. Ini penting agar anak-anak kami bisa mendapatkan kesempatan yang adil,” ujar Ones Pahabol.
Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dalam kesempatan itu menyampaikan usulan penambahan kuota CPNS. Menurutnya, kuota formasi 2024 yang berjumlah 1.000 harus ditingkatkan menjadi 2.000 bahkan 3.000 pada penerimaan berikutnya.
“Jumlah pelamar yang tidak lolos pemberkasan awal, SKD, dan SKB cukup besar. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengurangi angka pengangguran di Papua Pegunungan,” tegas Wakil Gubernur.
Evaluasi dan Peninjauan
Menanggapi hal itu pihak Kemenpan RB menanggapi serius aspirasi yang disampaikan dan berkomitmen untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. “Kami akan melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap proses seleksi CPNS formasi 2024 dan kuota kosong yang belum terisi,”janjinya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam penyelesaian masalah CPNS di Papua Pegunungan. Para pencaker berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut melalui jalur CPNS.
“Harapan kami, pemerintah pusat benar-benar melihat kondisi kami di Papua Pegunungan. Kami ingin berkontribusi, tapi butuh akses dan kebijakan yang berpihak,”tandasnya. (redaksi/AW)
