Penunjukan Erny Purba sebagai Plt. Kadinkes Mamberamo Raya (Mambra), Senin ( 7/7/2025 ) menggantikan Kepala Dinas Kesehatan dr. Yermia Msen, M.Kes, yang telah memasuki masa pensiun pada 2 Juni lalu oleh Bupati Mamberamo Raya menuai pro dan kontra.
Sebelumnya Emi menjabat sebagai
Sekretaris Dinas Kesehatan di wilayah itu.
Keberatan itu datang dari datang dari Ketua Tim Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Elias Basutey, S.Pd yang menegaskan menolak penunjukan tersebut. Karena menurutnya tidak sesuai kesepakatan politik yang ada.
Menurut Elias yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRK Mamberamo Raya. Bahwa keputusan tersebut tidak tepat. Karena Erni Purba dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di lingkungan Dinas Kesehatan.
Ia menilai selama ini sejak di tunjuk sebagai Plt. Kadinkes dimasa kepemimpinan Bupati Jhon Tabo, yang bersangkutan tidak ada terobosan atau kinerja nyata yang ditunjukkan dalam memajukan sektor kesehatan di Mamberamo Raya.
“Saya tidak setuju dengan penunjukan ini. Kita butuh sosok yang benar-benar punya kapasitas, kemampuan, dan semangat kerja untuk membenahi Dinas Kesehatan, apalagi kondisi pelayanan kesehatan kita di Mamberamo Raya saat ini sedang tidak baik. Waktu Bupati Jhon Tabo menunjuk yang bersangkutan jabat Plt. Kadis pun, tidak ada terobosan yang dilakukan, dan pelayanan kesehatan pun tidak ada perubahan,” tegas Elias kepada wartawan Via telepon selularnya. Senin siang.
Untuk itu dirinya meminta Bupati Mamberamo Raya segera mengevaluasi ulang keputusan tersebut dan mencari figur lain yang lebih kompeten dan memiliki rekam jejak positif dalam bidang kesehatan. Ia menegaskan jabatan penting seperti Kepala Dinas Kesehatan tidak bisa diberikan hanya berdasarkan kedekatan atau loyalitas atau titipan, tetapi harus mengutamakan profesionalitas.
“Dinas Kesehatan adalah urusan nyawa dan pelayanan dasar masyarakat. Jangan sampai penunjukan pejabat hanya karena suka atau tidak suka. Kita bicara tentang keselamatan masyarakat Mamberamo Raya. Sekarang banyak kasus masyrakat meninggal, dirujuk kejayapura dari RSUD Kawera karena kita punya faslitias kesehatan sangat minim, sehingga Bupati harus tempatkan orang yang tepat dan memiliki koneksi yang luas ke Pemerintah Pusat terutaman ke Kementrian Ksehetan agar mendapatkan dukungan dana dana perbaikan pelayanan kesehatan di Mamberamo Raya ,”tekannya.
Lanjutnya hendaknya Kepala Dinas Kesehatan yang ditunjuk jangan hanya orioentasinya uang untuk kepentingan pribadi, tetapi harus memiliki komitmen untuk dapat bekerja membangun daerah ini dengan baik.
“Saya tegaskan kepada Pak Sekda juga agar jangan bermain suku, kita butuh pemimpin yang bisa bekerja dengan baik untuk mengamankan Visi dan Misi Bupati. Kemarin program 100 hari kerja sudah gagal total, sehingga jangan lagi di perparah dengan penyusunan kabinet yang baru ini ,”bilangnya.
Wakil rakyat ini mengklaim punya data lengkap. Di RSUD Kawera Fasilitas Kesehatan sangat minim, obat – obatan tidak ada, pasien banyak dirujuk ke luar Mamberamo. Karena tidak bisa ditangani baik di daerah, alat pemeriksaan darah saja masih manual dipake.
Semestinya itu menjadi perhatian serius Kepala Dinas Kesehatan, tetapi selama ini tidak ada perhatian sama sekali.
“Sehingga selaku Ketua Partai Pengusung dan juga Ketua DPRK saya sangat tidak setuju Ibu Erni Purba ditunjuk menjadi Plt. Kadinkes,”ulangnya.
Sementara itu secara terpisah Plt. Kadinkes Kabupaten Mamberamo Raya Erni Purba, S.Km, yang dikonfirmasi via Whatsup terkait keberatan dari Ketua DPRK sekaligus Tim Pemenangan Elias Basutey atas penunjukan dirinya sebagai Plt Kadinkes.
Menurutnya daripada keberatan dirinya ditunjuk sebagai Plt. Kadis Kesehatan oleh Pimpinan DPRK sekaligus Ketua Tim Koalisi.
Kata Erni Purba dirinya hanya menerima SK dari Bupati dan akan berusaha menjalankan tugas dan tanggungj awab yang diberikan oleh Pimpinan Daerah
“Saya ini sebagai bawahan dan hanya menerima SK dari Pimpinan dan saya siap melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan. Saya diperintahkan melaksanakan visi dan misi bapa bupati dan wakil bupati. Kapanpun SK di cabut. Saya selalu siap dan saya memang di anggap tidak kompeten siap di ganti kapan saja saya siap pak,”bebernya.
Disinggung mengenai Kepala Dinas Kesehatan yang ditempatkan harus memiliki koneksi dan jaringan ke Kementerian Kesehatan. Menurut Erni Purba bahwa bicara soal akses ke pusat. Pihaknya lagi berjuang.
“Kita bicara akses ke Pemerintah Pusat, kita semua lagi berjuang di Dinkes. Tetapi tahun ini batas sampai bulan Juni dan sudah lewat. Terus bicara tentang usulan DAK harus sesuai dengan lokus dan kelengkapam data. Jadi kita harus berusaha lengkapi data – data dan administrasi lainya. Baru bisa kita lobi ke Kementerian Kesehatan. Kita tidak ke Jakarta tanpa data, sehingga apa yang kita perjuangkan untuk mendatangkan uang semua jelas,”tandasnya. (NPW)
