JAKARTA, PAPUARAYANEWS.com –
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Yanni, menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah se-Papua telah memperjelas posisi dan mandat komite dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua.
Hal tersebut disampaikan Yanni usai mengikuti pengarahan Presiden Prabowo yang dihadiri enam gubernur Papua, 42 bupati dan wali kota, serta 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Menurut Yanni, Presiden secara langsung menjelaskan alasan pembentukan komite, yakni untuk membantu dan memperkuat kinerja gubernur serta bupati/wali kota, agar pembangunan di Papua berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
“Bapak Presiden menegaskan bahwa komite ini dibentuk untuk membantu dan memperkuat kerja para gubernur dan bupati dalam mempercepat pembangunan Papua,” ujar Yanni kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Yanni menuturkan, Presiden menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Para kepala daerah diminta menjalin koordinasi yang erat dengan Komite Eksekutif Otsus Papua, Bappenas, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Presiden meminta agar kepala daerah secara terbuka menyampaikan kesulitan utama dan prioritas pembangunan di daerah masing-masing. Selanjutnya akan dicocokkan dengan kemampuan dan program pemerintah pusat,” kata Yanni.
Dalam pengarahan yang juga dihadiri sejumlah menteri, Presiden Prabowo memaparkan berbagai program prioritas nasional di Papua, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan meski masih perlu diperluas, terutama di wilayah terpencil.
Selain itu, Presiden menegaskan agar program sekolah rakyat dapat menjangkau seluruh wilayah Papua, seiring dengan pembangunan dan renovasi sekolah umum serta peningkatan kualitas pembangunan manusia.
Trans Papua dan Ketahanan Pangan
Di sektor infrastruktur, Presiden kembali menekankan pentingnya penyelesaian Jalan Trans Papua. Menurut Yanni, Presiden memandang konektivitas sebagai kunci untuk membuka isolasi wilayah dan menurunkan biaya logistik yang selama ini membebani masyarakat.
“Presiden juga menekankan ketahanan pangan sebagai prioritas, dengan mendorong setiap kabupaten mencapai swasembada sesuai potensi lokalnya,” ujar Yanni.
Penekanan untuk Kepala Daerah
Yanni mengungkapkan, Presiden memberikan perhatian khusus pada tata kelola pemerintahan daerah, khususnya penggunaan dana Otsus.
“Presiden mengingatkan agar kepala daerah tidak terlalu sering ke luar negeri menggunakan dana Otsus. Rakyat kini semakin kritis dan memiliki akses informasi. Kepala daerah diminta lebih banyak hadir di daerah dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat,” tuturnya.
Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan, termasuk memastikan kepala daerah tidak terlalu lama berada di Jakarta.
Pariwisata dan Kelestarian Lingkungan
Dalam pertemuan tersebut, Presiden turut menyoroti potensi pariwisata Papua, khususnya Raja Ampat, yang telah dikenal luas secara global.
“Raja Ampat adalah wajah Papua di mata dunia. Presiden mengingatkan agar pengembangannya tidak merusak lingkungan dan tidak dikorbankan demi kepentingan jangka pendek,” kata Yanni.
Mandat Komite Otsus Papua
Yanni menjelaskan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua memiliki mandat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pusat dan daerah, pengawasan pelaksanaan program, serta pelaporan berkala kepada Presiden.
“Mendagri menjelaskan bahwa komite melaporkan setiap tiga bulan kepada Presiden terkait capaian sinkronisasi, evaluasi, serta kendala di lapangan,” tegasnya.
Fokus Pembangunan SDM Papua
Sebagai anggota komite yang membidangi Kelompok Kerja Pembangunan Manusia dan Pendidikan, Yanni menaruh perhatian besar pada arahan Presiden terkait penguatan kualitas sumber daya manusia Papua.
“Arahan Presiden sangat jelas, pembangunan Papua harus bertumpu pada dimensi manusia sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses sekolah hingga ke wilayah terpencil, serta penguatan peran sekolah rakyat.
“Kalau jalan sudah terbuka dan pangan tersedia, tetapi manusianya tidak disiapkan, maka hasil pembangunan tidak akan maksimal,” katanya.
Yanni berharap, setelah arahan langsung Presiden Prabowo, koordinasi antara Komite Eksekutif Otsus Papua dan para kepala daerah dapat berjalan lebih efektif dan terbuka.
“Arahan Presiden sudah sangat jelas. Tugas kami sekarang memastikan seluruh kebijakan itu diterjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan demi kesejahteraan rakyat Papua,” tutup Yanni. (rls/red)
