WAMENA, PAPUARAYANEWS.Com –
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) menggelar Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, (6/11/2025) di Hotel Grand Sartika, Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Rakor dihadiri Pejabat Kementerian Sosial RI, Pengelola Panti Sosial Anak serta Para Kepala Dinas Sosial dari delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan. Tujuan rakor ini untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam penyelenggaraan pelayanan sosial bagi anak-anak terlantar.
Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Aron Wanimbo, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi anak-anak terlantar dan fakir miskin.
“Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar adalah tanggung jawab negara. Oleh karena itu, Pemprov Papua Pegunungan berkomitmen penuh melaksanakan amanat tersebut,”kata Aron Wanimbo di sela-sela kegiatan rakor.
Ia menambahkan Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten terus berkolaborasi melalui Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang membutuhkan.
Sedangkan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial DinsosP3A Papua Pegunungan, Ronald Yikwa, menjelaskan rakor ini menjadi wadah strategis untuk merancang program perlindungan sosial yang tepat sasaran.
“Hari ini kita berkumpul untuk menyusun program-program yang terukur dalam perlindungan anak terlantar. Koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan sangat penting agar pelayanan berjalan sesuai standar,” ujar Ronald Yikwa.
Ia menjelaskan kegiatan ini juga bertujuan menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pengelola panti sosial, serta meningkatkan kapasitas petugas dan pengelola panti.
Salah satu peserta rakor, Yakobus Wuka, yang juga pengelola panti anak, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah konkret Pemprov Papua Pegunungan.
“Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapat perhatian dan perlindungan. Masih banyak anak yang hidup dalam kondisi terlantar dan belum mendapat pelayanan sosial yang memadai. Kami harap pemerintah terus hadir melalui program rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar panti,” harapnya. (ist/DP/edtr)
