BURMESO, Papuaraya.News –
Aksi pemalangan sejumlah kantor pemerintahan, kantor Bupati dan DPRD Mamberamo Raya (Mambra) akhirnya menemui titik terang. Saat pertemuan antara perwakilan masyarakat, Kapolres Mamberamo Raya, serta delegasi Pemkab yang terdiri dari anggota DPRK, asisten daerah, dan pimpinan OPD, disepakati bahwa palang akan dibuka setelah Bupati dan Wakil Bupati tiba di Mamberamo Raya.
Pertemuan yang berlangsung di Burmeso, Selasa sore (8/7/2025), bertujuan mencari solusi atas lumpuhnya aktivitas pemerintahan. Akibat aksi pemalangan yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk protes terhadap ketidakhadiran kepala daerah.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kapolres Mamberamo Raya AKBP. Arifin, Pabung 1712 Sarmi Perwakilan Mayor. Musa Siep, Asisten II Setda Kabupaten Mamberamo Raya Sukarno, Ketua LMA Terianus Bisararisi, Kordinator Pemalangan Nas Alle serta ratusan masyrakat yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut.
Kapolres Mamberamo Raya, AKBP. Arifin, mengatakan pihak kepolisian mendukung penyampaian aspirasi masyarakat. Namun tetap menghimbau agar dilakukan dengan cara damai dan tidak mengganggu pelayanan publik.
“Kita sudah duduk bersama dan mendengar keinginan masyarakat. Kita sepakat bahwa palang akan dibuka setelah Bupati dan Wakil Bupati kembali berada di tempat. Kami harap komitmen ini dijaga bersama demi stabilitas keamanan dan jalannya pemerintahan,”himbaunya.
Lanjutnya sesuai undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami hadir di sini bukan untuk menekan, tetapi untuk mencari jalan keluar. Namun kami juga tidak bisa membiarkan pemerintahan lumpuh total. Tetapi dengan pertemuan hari ini disepakati bersama Pimpinan daerah Bupati dan Wakil Bupati tiba di Burmeso baru palang dibuka. Sehingga saya berharap komitmen ini dapat dilaksanakan ketika bupati atau wakil bupati salah satu tiba di Burmeso,”tukasnya.
Sementara itu Nas Alle selaku Koordinator pemalangan menyatakan aksi mereka murni untuk mendorong pemerintah agar lebih serius memperhatikan kondisi daerah dan hadir di tengah masyarakat.
“Kami tidak menolak Bupati dan Wakil Bupati, kami hanya minta mereka tinggal dan bekerja dari Mamberamo Raya, bukan dari luar daerah. Kami tunggu mereka datang, dan setelah itu kami siap buka palang,” kata Nas Alle.
Bertemu Pendemo
Sementara itu menyikapi pemalangan Kantor Pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya bergerak cepat menyikapi aksi pemalangan sejumlaah perkantoran Pemkab Mamberamo Raya yang dilakukan oleh masyarakat.
Untuk meredam situasi dan mencari solusi, Bupati Mamberamo Raya, Roby Rumansara mengutus empat anggota DPRK, serta sejumlah pimpinan OPD, yang masih berada di luar Mamberamo Raya untuk kembali ketempat tugasnya pada rabu (9/7/2025).
Setelah tiba di Mamberamo Raya mereka akan bersama warga melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat yang memalang kantor.
“Kami Dewan sudah melakukan pertemuan bersama dengan Bapak Bupati di Kota Jayapura dan hasilnya disepakati. Sementara Bupati belum bisa berangkat ke Mamberamo Raya untuk bertemu dengan masyarakat pendemo, karena ada beberapa kegiatan di Jayapura yang tidak bisa diwakilkan dan harus di hadiri Bupati,”jelas Dony Pateh.
Bupati telah mengutus beberapa anggota dewan dan Pimpinan OPD kembali ke Mamberamo untuk bertemu masyarakat yang melakukan demo. Jumat, pemalangan kantor dibuka,”ujarnya.
Lanjut Dony setelah mengikuti beberapa kegiatan di Jayapura yang tidak bisa diwakilkan. Maka Bupati dipastikan akan kembali ke Mamberamo Raya pada tanggal (16/7/2025) mendatang.
Kehadiran bupati bersama Anggota DPRK lainnya untuk selanjutnya menggelar pertemuan secara terbuka bersama seluruh anggota DPRK, Pimpinan OPD, LMA, Dewan Adat, Pihak Keamanan baik TNI, POLRI.
Pertemuan ini untuk mencari solusi dan jalan keluar atas semua persoalan yang terjadi di Mamberamo Raya selama ini. (NPW)
