KASONAWEJA, Papuaraya News –
Aktivitas Pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Raya lumpuh total sejak Selasa pagi (8/7/2025). Hal ini terjadi setelah seluruh kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Kantor Bupati dan Kantor DPRD, dipalang oleh masyarakat setempat.
Aksi pemalangan dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Bupati Robby Wilson Rumansara dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Keven Totouw yang dinilai jarang berada di tempat tugasnya.
Masyarakat menuntut agar keduanya segera kembali dan berkantor secara aktif di Burmeso, ibukota Kabupaten Mamberamo Raya.
Pantauan media di Burmeso, seluruh kantor, dinas, badan, di lingkungan Pemerintah Kabupaten dipalang. Tanpa terkecuali Kantor Bupati, Kantor DPRK. Kantor Kasda yang berada di Bank Papua ikut – ikutan dipalang
Kondisi ini membuat pelayanan publik terganggu. Hampir seluruh aktivitas pemerintahan tidak berjalan. Beberapa ASN yang datang ke kantor sejak Selasa pagi terpaksa kembali pulang ke rumah. Karena akses masuk kantor tertutup dan dipalang menggunakan kayu balok.
Koordinator Aksi Demo, Nas Alle kepada wartawan mengatakan aksi pemalangan tersebut akan terus dilakukan hingga Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, Pimpinan dan Anggota DPRK datang langsung ke Mamberamo Raya dan memberikan pernyataan resmi kepada masyarakat.
“Kita palang seluruh kantor kantor pemerintahan sampai Bupati dan Wakil Bupati tiba di Mamberamo Raya baru palang dibuka. Karena selama kurang lebih 6 bulan sejak dilantik mereka dua tinggalkan daerah ini. Kita masyarakat tau bahwa bupati memang sakit. Tetapi ketika kewenangan diberikan kepada Wakil Bupati, beliau malah tidak berada di Mamberamo raya malah lebih banyak menghilang dari daerah,”ungkapnya.
Lanjutnya kondisi roda pemerintahan diperparah dengan seorang Sekda yang semestinya menjadi motor penggerakan pemerintahan dan mendisplinkan ASN masuk kantor dan berada ditempat tugas. Justru kondisi ini dibiarkan, sehingga pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tidak berjalan maksimal.
“Kami berikan waktu sampai hari Jumat (11/7/2025) Bupati, Wakil bupati, Sekda, DPRD harus berada di Mamberamo Raya. Kalau tidak kami akan menggelar demo besar dengan menurukan massa yang lebih besar. Menduduki kantor DPRD. Daerah ini seperti pembiaran dari pimpinan untuk melayani masyarakat. Kalau Pejabat dia tidak merasakan kesusahan yang kami alami. Karena dia punya uang, tapi kami rakyat sangat menderita. Kami minta Bupati harus segera evaluasi Sekda karena dia sebagai motor penggerak pemerintahan. Tetapi tidak berfungsi dengan baik dan yang terjadi bikin kacau pemerintahan,”bilangnya.
Sementara itu, Kapolres Mamberamo Raya AKBP. Arifin yang dikonfirmasi di Kasonaweja menegaskan aparat Kepolisian tidak akan tinggal diam terhadap aksi yang mengganggu ketertiban umum dan jalannya roda pemerintahan.
“Kami minta koordinator pemalangan segera membuka palang. Kalau tidak, kami akan ambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Pemerintahan harus tetap berjalan, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak boleh jadi korban,”tukasnya.
Menurut Kapolres sebelum rencana aksi demo dan pemalangan dilakukan, dirinya telah menfasilitasi beberapa perwakilan masyarakat untuk bertemu Sekda guna menyampaikan uneg- uneg mereka. Agar diteruskan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
“Tetapi karena ada pihak – pihak yang sengaja menunggangi masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi. Maka terjadi aksi pemalangan terhadap seluruh fasilitas pemerintahan,”ungkapnya tanpa menyebut oknum yang dimaksud.
Kapolres mengakui, upaya persuasif akan terus dilakukan pihaknya bersama masyarakat pemalangan dapat segera dibuka agar roda pemerintahan dapat berjalan normal kembali.
Hingga berita ini diturunkan pada Selasa malam, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya terkait tuntutan warga tersebut. (NPW)
